PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
| INTEGRASI NASIONAL |
A.
PENGERTIAN INTEGRASI NASIONAL
Integrasi adalah
konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi
nilai-nilai luhur dan keyakinan. Sedangkan makna dari integrasi nasional
sendiri memiliki dua pengertian dasar, yakni integrasi dan nasional. Integrasi
berasal dari kata Latin yakni integrate yang berarti memberi tempat dalam suatu
keseluruhan. Integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat dan kesadaran untuk
bersatu sebagai satu bangsa yakni bangsa Indonesia. Hasrat dan kesadaran untuk
bersatu sebagai satu kesatuan bangsa itu resminya di realisasikan dlam satu
kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28
Oktober 1928.
a) Faktor-faktor
pendorong integrasi nasional adalah
sebagai berikut :
a. Faktor
Sejarah, yang menimbulkan rasa senasib sepenanggungan
b. Keinginan
untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah
Pemuda tanggal 28 Oktober 1928
c. Rasa
cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, sebagaimana dibuktikan perjuangan
merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan.
d. Rasa
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana dibuktikan oleh
para pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan.
e.
Kesepakatan atau konsensus nasional
dalam perwujudan Proklamasi Kemerdekaan, Pancasila, dan UUD 1945, Bendera merah
putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia.
b) Faktor-faktor
penghambat integrasi nasional sebagai berikut :
1) Masyarakat
Indonesia yang heterogen (beraneka ragam) dalam faktor-faktor kesukubangsaan
dengan masing-masing kebudayaan, bahasa daerah, agama, ras dan sebagainya.
2) Wilayah
negara yang begitu luas , terdiri atas ribuan kepulauan yang juga dikelilingi
lautan luas.
3) Besarnya
kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang merongrong keutuhan
, kesatuan dan persatuan bangsa, baik di dalam maupun luar negeri.
4) Masih
besarnya ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan.
5) Adanya
paham “etnosentisme”, yaitu beberapa suku bangsa yang menonjolkan kelebihan
budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain.
c) Contoh
wujud integrasi nasional
-
Pembangunan TMII
- -
Sikap toleransi antar umat beragama.
- - Sikap menghargai dan merasa ikut
memiliki kebudayaan daerah lain, bahkan mau mempelajari budaya daerah lain.
B.
ARTI
PENTING INTEGRASI NASIONAL
Masyarakat yang
terintegrasi merupakan harapan bagi setiap negara. Karena integritas merupakan
salah satu syarat bagi suatu negara untuk membangun kejayaan nasional demi
cita-cita dan harapan bersama. Jika masyarakat suatu negara selalu diwarnai
oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang di dapat baik
dari segi fisik maupun materiil.
C.
GANGGUAN
INTEGRASI NASIONAL
1. Geografi
Letak Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki
karakteristik yang berbeda-beda. Daerah yang berpotensi untuk memisahkan diri
adalah daerah yang paling jauh dari ibu kota, atau daerah yang besar
pengaruhnya dari negara tetangga atau daerah perbatasan, daerah yang mempunyai
pengaruh global yang besar, seperti daerah wisata, atau daerah yang memiliki
kakayaan alam yang berlimpah.
2. Demografi
Pengaruh (perlakuan) pemerintah pusat dan
pemerataan atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari
terjadinya disintegrasi bangsa, selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan
kemampuan SDM.
3. Kekayaan Alam
Kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam dan berlimpah dan
penyebarannya yang tidak merata dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya
disintegrasi bangsa, karena hal ini meliputi hal-hal seperti pengelolaan,
pembagian hasil, pembinaan apabila terjadi kerusakan akibat dari
pengelolaan.
4. Ideologi
Akhir-akhir ini agama sering dijadikan pokok masalah didalam terjadinya
konflik di negara ini, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap
agama yang dianut dan agama lain. Apabila kondisi ini tidak ditangani dengan
bijaksana pada akhirnya dapat menimbulkan terjadinya kemungkinan disintegrasi
bangsa, oleh sebab itu perlu adanya penanganan khusus dari para tokoh agama
mengenai pendalaman masalah agama dan komunikasi antar pimpinan umat beragama
secara berkesinambungan.
5. Politik
Masalah politik merupakan aspek yang paling
mudah untuk menyulut berbagai ketidak nyamanan atau ketidak tenangan dalam
bermasyarakat dan sering mengakibatkan
konflik antar masyarakat yang berbeda faham apabila
tidak ditangani dengan bijaksana akan menyebabkan konflik sosial di dalam
masyarakat. Selain itu ketidak sesuaian kebijakan-kebijakan pemerintah pusat
yang diberlakukan pada pemerintah daerah juga sering menimbulkan perbedaan
kepentingan yang akhirnya timbul konflik sosial karena dirasa ada ketidak
adilan didalam pengelolaan dan pembagian hasil atau hal-hal lain seperti
perasaan pemerintah daerah yang sudah mampu mandiri dan tidak lagi membutuhkan
bantuan dari pemerintah pusat, konflik antar partai, kabinet koalisi yang
melemahkan ketahanan nasional dan kondisi yang tidak pasti dan tidak adil
akibat ketidak pastian hukum.
6. Ekonomi
Krisis ekonomi yang berkepanjangan semakin menyebabkan sebagian besar
penduduk hidup dalam taraf kemiskinan. Kesenjangan sosial masyarakat Indonesia
yang semakin lebar antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin dan adanya
indikasi untuk mendapatkan kekayaan dengan tidak wajar yaitu melalui KKN.
7. Sosial Budaya
Pluralitas kondisi sosial budaya bangsa Indonesia merupakan sumber
konflik apabila tidak ditangani dengan bijaksana. Tata nilai yang berlaku
di daerah yang satu tidak selalu sama dengan daerah yang lain. Konflik tata
nilai yang sering terjadi saat ini yakni konflik antara kelompok yang keras dan
lebih modern dengan kelompok yang relatif terbelakang.
8. Pertahanan Keamanan
Kemungkinan disintegrasi bangsa dilihat dari aspek pertahanan keamanan
dapat terjadi dari seluruh permasalahan aspek asta gatra itu
sendiri. Dilain pihak turunnya wibawa TNI dan Polri akibat
kesalahan dimasa lalu dimana TNI dan Polri digunakan oleh penguasa sebagai alat
untuk mempertahankan kekuasaannya bukan sebagai alat pertahanan dan keamanan
negara.
Contoh Kasus Integrasi Nasional
Komisi
pemberantas korupsi (KPK) menerima kunjungan dari tiga lembaga yang fokus pada
isu penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi di Armenia senin(7/9).
Tiga lembaga itu antara lain Armenian Young Lawyers Assosiation (AYLA), Koalisi
Lembaga Swadaya Masyarkat Anti Korupsi Armenia dan Organization For Security
and Cooperation in Europe (OSCE).
KPK akan menerapkan system
integritas nasional pada kementrian dan lembaga sebagai bagian dari desain
pencegahan korupsi . Hal ini merupakan kelanjutan kampanye zona integritas menuju wilayah bebas
korupsi yang sudah diperkenalkan KPK kepada sejumlah lembaga system integritas
nasional menjadi semacam system
peringatan dini (early warning system) terhadap perilaku korupsi di sebuah
lembaga terutama pemerintahan.
“sebelumnya KPK membangun desai pencegahan
menggunakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (dikenal dengan zona
bebas korupsi), KPK sekarang sedang dalam tahap merumuskan system integritas
nasional mudah-mudahan satu dua bulan selesai sehingga bisa menyempurnakan zona
integritas”, kata wakil ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Minggu (24/6).
Menurut Bambang, system integritas
nasional di dalamnya mencakup integritas sumber daya manusia (SDM), kualitas
SDM, dan proses membangun integritas itu sendiri. “satu lagi yang dibangun
(system integritas nasional) adalah fraud control (kontrol kecurangan) sehingga
sebuah lembaga sudah bisa mendeteksi terjadinya kecurangan di sana sejak awal
supaya tidak terjadi abuse of power,” katanya.
Beberapa waktu lalu, dalam sebuah
diskusi di KPK yang menghadirkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan,
Bambang menawarkan system integritas nasional ini di aplikasikan pada BUMN. Hal
ini menaggapi Dahlan yang menyatakan upaya kementriannnya membersihkan diri
dari korupsi dengan membuat komposisi direksi BUMN berintegrasi.
Dahlan langsung menantang KPK agar
menjadikan BUMN sebagai proyek percontohan penerapan system integritas
nasional. Ia mempersilahkan KPK memilih BUMN yang hendak dijadikan proyek
percontohan system itu. Namun, KPK saat itu belum siap dan baru merampungkan
semua model system tersebut.
Menurut Bambang, ada beberapa tahapan dalam
menginstalasi system integritas nasional pada kementrian atau lembaga. KPK akan
memilih lembaga mana yang masuk dalam kategori kepentingan nasional dalam
pemberantasan korupsinya. Dia mencontohkan Direktorat Jendral Pajak serta Bea
dan Cukai.
“Dalam proses, penginstalan
tersebut nantinya ada proses assessment, apakah ada kelemahan dan kekuatan
dalam lembaga tersebut. Apakah ada inisiatif anti korupsi. Apakah ada
pihak-pihak yang menjadi agent of change disana,” katanya.
Secara terpisah, wakil koordinator Badan Pekerja
Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho mengatakan, pencanangan zona bebas
korupsi di sejumlah instansi, terakhir
di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ditindaklanjuti dengan pembuatan
strategi sekaligus aturan pencapaian bebas korupsi di instansi masing-masing.
“Yang sekarang ini terjadi, fakta
integritas dan zona bebas korupsi itu hanya slogan. Itu dilakukan sekedar untuk
menunjukkan kepada public bahwa mereka memiliki komitmen. Tetapi, aturan main
mengenai bagaimana menuju wilayah bebas korupsi tidak dibangun di internal
instansi masing-masing.” Ujar Emerson.
Sumber: Kompas, 25 juni 2012
D. MAKNA INTEGRASI NASIONAL
Makna integrasi nasional integrasi nasional berasal
dari kata integrasi yang artinya menyatu dan nasional yang berarti kebangsaan
integrasi nasional berarti penyatuan bagian-bagian yang berbeda dari suatu
masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan
masyarakat- masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa.
a.
Macam-Macam Integrasi
-
Integrasi
kebudayaan
-
Integrasi
sosial adalah proses penyesuaian di antara unsur- unsur yang saling berbeda
dalam kehidupan sosial sehingga menghasilkan suatu pola kehidupan yang serasi
bagi masyarakat
-
Integrasi
nasional Proses penyesuaian di antara unsur- unsur yang saling berbeda dalam
kehidupan di masyarakat secara nasional sehingga menghasilkan suatu pola
kehidupan yang serasi fungsinya bagi masyarakat tersebut.
b.
Faktor-Faktor Terbentuknya Integrasi
dalam Masyarakat
- Adanya rasa toleransi dan rasa saling
menghormati.
- Terjadinya perkawinan antarsuku.
1 - Fanatisme adalah
paham yang menganggap ideologi, agama, dan budaya yang dianutnya adalah yang
paling benar. Fanatik yang berlebihan akan memicu konflik antar sesama
masyarakat dan bisa mencegah keutuhan nasional.
2 - Egoisme merupakan
paham yang menginginkan dirinya/kelompoknya selalu menang sendiri. Jika setiap
kelompok agama, budaya, ras, suku dan kelompok lainnya merupakan sikap seperti
ini, maka perpecahan dan konflik akan senantiasa.
3 - Ekstremisme merupakan
sebuah doktrin baik politik maupun agama dalam menyerukan aksi dengan segala
cara untuk mencapai tujuannya. Ekstremisme adalah berlebih-lebihan dalam
beragama atau berideologi, tepatnya sikap acuh tak acuh / tidak peduli terhadap
lingkungan merupakan sikap yang berbahaya bagi keutuhan nasional sehingga akan
mudah dihancurkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
4 - Sukuisme adalah paham yang menonjolkan
kesukuan seseorang. Sikap sukuisme senantiasa memandang bahwa sukunya merupakan
suku yang paling baik, dan memandang suku yang lain adalah lebih rendah. Sikap
yang demikian tentunya sangat berbahaya bagi keutuhan nasional, mengingat
banyaknya suku yang ada di indonesia ini.
5. CARA MENINGKATKAN INTEGRASI NASIONAL
a) Membangun dan menghidupkan komitmen,
kesadaran, dan kehendak untuk bersatu.
b) Membangun kelembagaan di masyarakat yang berakarkan
pada nilai dan norma yang menyuburkan persatuan dan kesatuan.
c) Penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu
kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.
d) Mengembangkan perilaku integrasi di
indonesia dengan upaya bekerja sama dalam organisasi dan berperilaku sesuai
dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi e) meningkatkan
integrasi nilai indonesia ada dalam pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem
e)
Meningkatkan
semangat Bhinneka Tunggal Ika
Semboyan
bhinneka tunggal ika dalam membangun integrasi nasional Dalam pancasila,
Bhinneka Tunggal Ika dituangkan dalam sila ketiga, yakni “persatuan indonesia”
yang merupakan landasan hukum dalam hal integrasi bangsa dan negara, serta
sebagai motivasi perbuatan baik di kehidupan masyarakat. Semangat Bhinneka
Tunggal Ika sangat diperlukan untuk memperkukuh persatuan indonesia merupakan
syarat terpenting untuk menjadi indonesia negara yang kaya akan potensi baik
SDM maupun SDM.
Komentar
Posting Komentar